Babinsa Karangsono Turut Dampingi Penyaluran BLT-DD 

DEMAK - Babinsa Karangsono Koramil 12/Mranggen Sertu Ahmad Muslih menghadiri sekaligus monitoring pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada bulan Oktober dan November 2023, di Balai Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Selasa (21/11/23).

Penyaluran BLT Dana Desa tersebut dihadiri Sekdes Karangsono Bpk Masudi, BPD Desa Karangsono Bpk Ulin Nuha, Perangkat Desa Karangsono, Babinsa Sertu Ahmad Muslih dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD

Baca juga: Ace Hasan Dorong Pemerintah Lakukan Pemutakhiran Data Penerima BLT BBM

Sekdes Karangsono, Masudi menjelaskan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini bersumber dari Dana Desa Karangsono 2023 sebagai tindak lanjut program dan kebijakan pemerintah terkait kemiskinan ekstrem.

Dijelaskan, BLT-DD tersebut sebesar Rp. 300.000 perbulan, sehingga totalnya Rp. 600.000 untuk Oktober dan November 2023. Dengan total 70 Kepala Keluarga (KK) sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca juga: Jaga Keamanan Jelang Pilkades Serentak, Babinsa Serda Jumeno Aktif Laksanakan Komsos Dengan Warga

"Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat, kami harapkan kepada seluruh masyarakat yang telah menerima bantuan tersebut agar digunakan secara bijak dan seperlunya, " tandasnya.

Diharapkan pula dengan adanya bantuan tersebut masyarakat kurang mampu yang ada di Desa Karangsono ini dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Baca juga: Willy Aditya Apresiasi Media Atas Pemberitaan Masif RUU TPKS

Babinsa Karangsono Koramil 12/Mranggen Sertu Ahmad Muslih saat menghadiri sekaligus monitoring penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada bulan Oktober dan November 2023, menyampaikan, pendampingan yang dilakukan Babinsa kepada warga di Balai Desa Karangsono dalam menerima BLT-Desa agar berjalan tertib dan lancar.

"Pendampingan yang kami lakukan untuk memastikan penyaluran BLT-DD berjalan dengan aman, " tambahnya. (Pendim0716).

Baca juga: Bukhori Yusuf Dukung Kemensos Usulkan Pendamping Sosial Alih Status Menjadi PPPK